Pemerintah Indonesia akhirnya mengizinkan 37 kapal tongkang batubara untuk meninggalkan negara itu, demikian kabar dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada hari Kamis (13/01/2022). Relaksasi parsial ini terjadi di tengah lobi negara-negara Asia lainnya yang mengandalkan pasokan batubara dari Indonesia.

Kementerian mengatakan bahwa dengan stok di Perusahaan Listrik Negara (PLN) “dalam kondisi aman,” 37 kapal yang sudah dimuat pada hari Rabu dan yang muatannya telah dibayar oleh pembeli “akan dirilis untuk ekspor.”

Dikatakan ini “perlu dilakukan untuk menghindari risiko [mereka terbakar],” jika kapal duduk di pelabuhan terlalu lama.

Jika ada perusahaan batubara yang memasok kapal yang berangkat tidak memenuhi kewajiban pasar domestik (DMO), mereka akan dikenakan denda, demikian menurut pernyataan itu. Ditambahkan, bahwa di masa depan, hanya mereka yang telah memenuhi kewajiban penjualannya ke PLN dan telah sepenuhnya mematuhi DMO 2021 yang akan diizinkan untuk mulai mengekspor.

Kementerian ESDM akan memverifikasi pemenuhan masing-masing perusahaan.

Rilis media yang datang pada hari Kamis berjudul: “Larangan belum dicabut,” menunjukkan relaksasi sebagian dari pembatasan ekspor yang ingin dipertahankan oleh Indonesia. Seorang juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengkonfirmasi kepada Nikkei Asia bahwa larangan tersebut tetap berlaku.

Larangan, yang diperkenalkan pada 1 Januari, berlaku hingga akhir bulan. Jepang, Korea Selatan dan Filipina, yang mengandalkan batu bara Indonesia untuk menghasilkan listrik, telah meminta Jakarta untuk mencabut larangan ekspor awal bulan ini. Eksportir batubara termal terbesar dunia pada hari Senin memutuskan bahwa 14 kapal yang dimuat dapat berangkat. Langkah terbaru berarti 23 lainnya disetujui.

=Ketika memberlakukan larangan tersebut, Indonesia mengatakan PLN menghadapi persediaan yang sangat rendah yang akan membahayakan jaringan listrik yang melayani pulau Jawa dan Bali. Pemerintah mengatakan sejumlah penambang batu bara belum memenuhi DMO mereka, di mana mereka harus memasok 25% dari produksi tahunan ke pasar lokal.

Berdasarkan DMO, harga batubara domestik dibatasi pada $70 per ton, kurang dari setengah harga pasar saat ini. Banyak penambang mengabaikan kewajiban tersebut, menjual batubara mereka ke luar negeri untuk keuntungan yang lebih besar. Mereka menimbulkan kemarahan Presiden Joko Widodo, dengan Indonesia kemudian mencabut lebih dari 2.000 izin pertambangan, sebagian besar diyakini milik penambang batu bara.

Lembaga pemeringkat global Moody’s mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Rabu bahwa dari delapan penambang yang dinilainya, dua “tidak mungkin memenuhi” DMO. Penambang batu bara besar seperti Bukit Asam milik negara, konglomerat lokal Sinar Mas milik Golden Energy and Resource, dan Adaro Indonesia telah memenuhi kewajiban DMO 2021 mereka, menurut perhitungannya.

Moody’s mengatakan larangan ekspor adalah kredit negatif bagi perusahaan batubara karena “menyoroti ketidakpastian peraturan yang berkembang untuk sektor ini.” Namun, dikatakan bahwa mereka tidak melihat larangan industri yang berkepanjangan, karena pemanfaatan batubara domestik tahunan Indonesia hanya mewakili sekitar 20% hingga 23% dari produksi batubara domestik.

“Oleh karena itu, sementara penambang yang dinilai akan mengalami kehilangan pendapatan di bulan Januari, mereka bisa menebusnya di bulan-bulan berikutnya setelah larangan ekspor dicabut,” kata Moody’s. “Para penambang ini juga masih bisa menghasilkan keuntungan, meski lebih rendah, jika mereka menjual batu bara di dalam negeri dengan harga yang terbatas.”

Awal bulan ini, Citi memperkirakan sekitar 490 dari 631 penambang batu bara belum memenuhi kewajiban DMO mereka. 490 penambang mewakili sekitar 35% hingga 40% dari total produksi Indonesia, kata Citi dalam sebuah laporan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here