Imam Pesuwaryantoro. (dokumen pribadi)

Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Ir.H. Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G77 dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangkaian World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE). Dalam pidatonya pada Sabtu (2/12/2023) yang lalu, Presiden mengatakan COP28 merupakan salah satu wadah yang dapat memperkuat implementasi dalam melakukan aksi nyata untuk menangani perubahan iklim.

“COP28 harus menjadi ajang untuk perkuat implementasi bukan ajang untuk pertunjukan ambisi. Prinsip Paris agreement harus jadi pedoman bahwa tanggung jawab, harus dibagi sesuai kemampuan nasional,” kata Presiden di Plenary Al Ghafat, Expo City Dubai.

COP28 adalah rapat tahunan PBB untuk membahas isu iklim. Tahun ini adalah pertemuan ke-28. Para pemimpin dunia membahas cara membatasi dan mempersiapkan diri untuk perubahan iklim di masa depan.

Imam Pesuwaryantoro, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka (UT) Jakarta turut menghadiri acara tersebut secara viryual. Secara terpisah, ia juga menyampaikan gagasannya tentang bagaimana mendorong Hilirisasi Sampah Plastik khususnya menjadikan Sampah Botol Plastik serta Produk Kemasan Plastik Turunan lainnya melalui Skema Deposit Refund System (DRS). Insentif yang diberikan melalui Program ESG (Environment, Social and Governance) bagi Korporasi dan Pemerintah Republik Indonesia perlu diatur secara komprehensif.

Menurutnya, dapat dilakukan dengan mendorong Law Enforcement pada UU no.18 Tahun 2008 Tentang Persampahan, agar bisa direvisi oleh Parlemen DPR-RI, berupa skema insentif yang diberikan langsung kepada masyarakat seperti Pengurangan Beban Biaya Pajak dan tidak dipungutnya biaya Retribusi Sampah bilamana tiap individu, masyarakat, dan korporasi telah melakukan Gerakan Ekonomi Hijau pada sumber atau hulu.

Tak hanya sekedar memberikan insentif bagi tiap individu, masyarakat dan korporasi yang telah melakukan Program Ekonomi Hijau, melainkan ditegakkannya hukum berupa sanksi pidana yang tercantum pada UU no.18 Tahun 2008 kepada setiap individu, masyarakat dan korporasi yang sengaja melanggar hukum, seperti membuang sampah sembarangan melalui mekanisme sistem yang berlaku.

Mendorong Hilirisasi Sampah menjadi Industri adalah bentuk komitmen penuh dimana perlu adanya peran serta dan kolaborasi antar pemangku kepentingan seprti pemerintahan, akademisi, pelaku industri, masyarakat dan media. Salah satunya dengan menerapkan EPR (Extended Producer Responsibility) yang artinya secara umum digambarkan sebagai, kebijakan pencegahan polusi yang berfokus pada sistem produk daripada fasilitas produksi.

Tiap produsen yang memproduksi sampah kemasannya wajib menarik kembali sampah yang telah dihasilkan oleh pengguna melalui skema Deposit Refund System (DRS). Konsep Deposit Refund System (DRS) ini bisa menjadi alternatif dalam rangka mempercepat pemilahan sampah sesuai jenis. Nantinya insentif yang diberikan melalui skema Deposit Refund System (DRS), akan dipilah dan terdistribusi langsung kepada industri yang melakukan proses produksi daurulang sampah menjadi bahan baku ramah lingkungan, atau bisa dengan opsi Carbon Neutral (from bottle to bottle).

Proses hilirisasi Ekonomi Hijau tidak hanya menjadikan dan mendaurulang sampah sebagai bahan baku ramah lingkungan, namun juga terdapat opsi berkolaborasi dengan UMKM pada proses produksi bahan baku menjadi turunan produk seperti Fashion Business, Retail ataupun Produk Bahan Bangunan Ramah Lingkungan.

“Lewat KTT Iklim, COP28 di UAE-Dubai semoga bisa mendorong secara penuh komitmen terhadap Program Hilirisasi Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Menjadi Industri sebagai Program Roadmap Prioritas di Dunia maupun Indonesia, demi terciptanya lapangan pekerjaan yang luas bagi lebih 200 juta usia produktif serta mempercepat Indonesia Net Zero Emission 2060 mendatang,” pungkas Imam Pesuwaryantoro.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini