Gerakan Pangan Murah Nasional, diluncurkan serentak pada Senin (16/10/2023) oleh Kepala NFA Arief Prasetya Adi , didampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Foto Lukman Hqeem/Eksposisi News

Bersamaan dengan perayaan Hari Pangan Sedunia  yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober, Badan Pangan Nasional (National Food Agency, NFA) menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) Nasional. Gerakan ini secara resmi di luncurkan pada 421 titik yang tersebar di 38 provinsi dan 262 kabupaten/kota secara serentak pada Senin (16/10/2023) dari kantor NFA di Jakarta Selatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan hingga akhir Oktober dengan melibatkan dinas yang menangani urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana di daerah masing-masing dan bersinergi dengan Bulog dan BUMN Pangan, asosiasi, dan pelaku usaha pangan lainnya.

Menurut Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, “GPM Serentak Nasional kali ini total ada sampai 421 titik. Ini berarti tim Bapak Mendagri, semuanya telah bekerja keras di masing-masing daerah. Memang perintah Presiden agar terus lakukan GPM secara masif dan terus menerus”.

Lebih lanjut, disebutkan olehnya bahwa GPM nasional ini menggunakan anggaran pusat dan dana dekonsentrasi NFA yang dialokasikan ke seluruh provinsi. Ia menekankan seluruh pihak melaksanakan optimalisasi pemanfaatan anggaran tersebut.

Arief berharap, semua Kepala Dinas yang menangani urusan pangan dapat mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dekonsentrasi tersebut untuk mendukung kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di wilayahnya, mengingat saat ini sudah mulai memasuki akhir tahun.

“Pengendalian inflasi selalu menjadi fokus pemerintah. Presiden berharap agar inflasi ditangani secara intens dan berkesinambungan. Untuk itu, implementasi program strategis dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan seperti GPM ini, harus mengoptimalkan kerja sama antardaerah. Unsur kolaborasi di sini memegang peranan penting karena kita tidak bisa tangani secara parsial saja,” terang Arief.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir dalam acara ini menuturkan bahwa pihaknya sangat mendukung adanya GPM Nasional. Ia bahkan telah meminta pemerintah daerah untuk terus konsisten melaksanakan pasar murah seperti ini, tanpa harus menunggu intervensi dari pemerintah pusat.

“Awal tahun ini Presiden meminta untuk menjaga stabilitas harga pangan. Untuk mendorong hal itu, setiap upaya kepala daerah dalam menjaga inflasi dan stabilitas harga pangan akan menjadi salah satu kriteria variabel evaluasi. Bahkan bagi kepala daerah yang tidak dipilih lewat pemilu, atau merupakan penjabat maka evaluasi ini akan sangat penting”, jelas Tito.

Intinya semua daerah jangan hanya mengandalkan kegiatan dari pusat, daerah juga bisa melakukan intervensi sendiri. Menurut Tito salag satu yang bisa dipergunakan adalah menggunakan dana reguler dari Dinas Pangan atau Pertanian, bahkan dari Dinas Sosial yang didapatkan dari dana anggaran Belanja Tidak Terduga,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala NFA juga memaparkan langkah-langkah intervensi pemerintah dalam upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama terhadap komoditas pangan yang mulai bergejolak.

Menurut Arief, dalam tiga bulan kedepan, NFA akan menyalurkan 640 ribu ton bantuan pangan beras kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu beras SPHP sendiri akan digelontorkan ke seluruh Indonesia, pasar ritel, pasar tradisional sampai Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Presiden bahkan telah memerintahkan NFA untuk menyalurkan beras komersial 200 ribu ton melalui penggiling padi, jelas Arief.

Selain beras, komoditas pangan yang perlu ada segera mendapat penangananadalah gula konsumsi. Menurut Arief, realisasi impor gula kita hanya 26 persen, sehingga secepatnya saudara-saudara kita yang memegang kuota impor, harus segera ada realisasi, termasuk BUMN, RNI, dan PTPN. Importasi bukan cuma harga tetapi pemenuhan stok.

Terakhir, adalah komoditas cabai rawit, dimana NFA akan melakukan koordinasi dengan daerah-daerah yang sentra produksi dan mempunyai surplus stok. Lalu kita segera distribusikan ke daerah-daerah yang minus. Untuk biaya Fasilitasi Distribusi Pangan tersebut dari NFA, dan juga pemerintah daerah bisa menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT),” pungkas Kepala NFA.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini