Ekonomi

Bukaka Ingin Kejelasan Permohonan PKPU Ke Waskita Karya

165
Budhi Prasetyo dari DIPO Law, kuasa hukum Bukaka Teknik Utama yang mengajukan permohonan PKPU atas Waskita Karya di kantornya pada Rabu (08/11/2023). Foto Herman Effendi/Eksposisi News.

Bukaka Teknik Utama memiliki persoalan utang dengan Waskita Karya, dalam penyelesaiannya dilakukan pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Waskita oleh Bukaka lewat PN Niaga Jakarta Pusat. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa emiten plat merah ini mendapatkan permohonan PKPU dari Mata Langit Nusantara dan CV Anugerah Pertiwi, Asri Kemasindo, Wahyu Graha Persada dan CV Ferry Pratama Tunggal, Bumi Graha Persada, Bumi Nadi Makmur, Taraindo Energi Perkasa dan Bukaka Teknik Utama.

Pada Rabu (08/11/2023) di kantor Tim Kuasa Hukum Bukaka, Budhi Prasetyo dari kantor hukum DIPA Law membenarkan hal tersebut, “Iya, benar saat ini hanya permohonan kami yang berlanjut, seharusnya hari Selasa, tanggal 7 November 2023 adalah agenda saksi fakta dari Termohon namun ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 14 November 2023 dengan agenda yang sama.”

Menurutnya, alasan permohonan yang lain dicabut karena adanya kesepakatan damai antara pemohon-pemohon tersebut dengan Waskita.

Ia menegaskan, “Sidang permohonan PKPU terhadap WSKT tetap akan kami lanjutkan meskipun Kreditor Lain yang kami ajukan yaitu PT Simpati Suryakentjana di dalam proses persidangan telah dibayar oleh Waskita, namun Kami masih memiliki Kreditor Lain yang telah diajukan dalam persidangan. Kami juga mendapatkan informasi bahwasannya sudah ada beberapa pihak yang mendaftarkan permohonan PKPU terhadap Waskita melalui e-court, meskipun persidangan Permohonan kami saat ini masih berjalan.

“Dengan melihat begitu banyaknya Kreditor yang mengajukan PKPU terhadap Waskita tersebut menunjukkan bahwa saat ini Waskita sedang dalam kondisi keuangan yang tidak baik dan restrukturisasi merupakan salah satu jalan keluar, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)” jelasnya.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir kepada media  pada 07 Agustus 2023 menyampaikan bahwa beliau akan mengajukan opsi PKPU untuk Waskita karena gagal membayar bunga obligasi. Opsi tersebut sudah dibahas dengan Kementerian Keuangan.

“Kami sudah duduk dengan Kemenkeu soal prosesnya seperti apa. Salah satunya ada opsi PKPU atau ada restrukturisasi total, ini yang kita dorong,” kata Erick Thohir di Jakarta, Senin (7/8).

Budhi berharap persoalan ini segera ada kejelasan tidak dicampur dengan kepentingan politik dan Pengadilan Niaga dapat mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan, sehingga dapat diperoleh kejelasan terhadap tagihan kliennya.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here