Sampah Plastik
Pengelolaan sampah perlu dilakukan oleh semua pihak. (ist).

Eksposisi News, Jakarta – Baik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementrian Perindustrian bersama dengan Kementrian Koordinator Perekonomian memiliki kesepahaman bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama, yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku industri. Sebagaimana hasil pandangan dalam diskusi yang diadakan oleh Forum Jurnalis Online (FJO) pada Rabu (13/01/2021).

Sebagaimana diketahui bahwa masalah sampah kini telah menjadi ancaman yang serius bagi lingkungan. Para pejabat dari kementrian tersebut memilki nada yang sama bahwa penanganan sampah memerlukan kerja sama yang baik diantara semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri dan masyarakat luas. Kerja sama yang inklusif diharapkan dapat membuat penanganan sampah menjadi lebih optimal.

Kasubdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB3 KLHK, Ujang Solihin Sidik mengatakan perlunya membangun format kerja sama yang ideal diantara semua pemangku kepentingan tersebut dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Menurutnya, pemerintah memang punya kewajiban namun demikian masyarakat juga punya kewajiban bersama – sama dengan para produsen yang menciptakan produk yang menghasilkan sampah.  Oleh sebab itu, menurutnya perlu pemadanan  dalam bentuk kemitraan yang ideal. Hal yang penting adalah kesepakatan dahulu tentang pemahaman dalam pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama, ujarnya.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian, Atong Soekirman, mengatakan perlunya membangun kebiasaan atau habit untuk mengelola sampah ini dari awal bagi masyarakat Indonesia. Artinya, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tinggi. Menurutnya perlu adanya program pendidikan bagaimana cara pengolaan sampah yang baik dan benar“.

Atong menilai pendidikan ini perlu sebagaimana di Jepang, Singapura dan Eropa. “Mereka bisa melakukan itu, kenapa Indonesia tidak bisa?”, tegasnya. Untuk mewujudkannya, ia berharapa peran serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar terlibat dan bisa bersinergi dalam memecahkan permasalahan sampah ini, ujarnya.

“Kita berbagi peran, apa yang menjadi tugas dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten / kota. Dalam hal ini, semua kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sampah ini harus benar-benar diimplementasikan secara nyata,” tukasnya.

Disisi lain, Atong juga menilai perlunya pelaku industri terlibat aktif dalam pengelolaan sampah ini. Bagaimanapun juga, mereka adalah produsen yang produknya menghasilkan sampah. Tak heran bila pada produsen ini melekat pula kewajiban untuk mengelola sampah setidaknya atas sampah yang bersumber dari produk mereka. Ia berharap pelaku industri bisa mempertimbangkan untuk membuat produk yang meminimalis sampah. Harapannya, pengelolaan sampah ini bisa memberikan nilai ekonomi pula.

Terkait dengan pelaku industri, Kementrian Perindustrian memang telah mendorong para pelaku industri untuk meminimalis dampak produk mereka atas penambahan sampah. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Muhammad Taufiq bahwa Kemenperin telah mendorong industri, termasuk industri plastik untuk menerapkan presentasi industri hijau dalam kegiatan industrinya. Menurutnya, hal itu merupakan kewajiban pelaku industri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.3 tahun 2015 tentang Industri.

Dengan industri yang berwawasan hijau ini, akan selaras sebagaimana harapan Kemenko Perekonomian tentang sirkulasi ekonomi. Menurut Taufik, salah satunya adalah sirkulasi sampah plastik. Disebutkan olehnya dari 7,2 juta ton sampah plastik yang dihasilkan per tahun, yang dibuang hanya 2,8 juta ton. Dimana sampah yang masih bisa dimanfaatkan kembali hanya sebanyak 1,1 juta ton. Sebanyak ini yang dapat digunakan oleh industri recycle sebagai bahan baku, tuturnya.

Taufik yakin jika dilakukan pengelolaan manajemen sampah yang baik, maka sampah-sampah plastik yang bisa didaur ulang bisa bertambah, sehingga mengurangi sampah platik yang benar-benar terbuang. Disisi lain, menurutnya ini akan menjadi siklus ekonomi ketika produk daur ulangnya bisa memenuhi kebutuhan plastik domestik. Pada akhirnya, hal ini akan mengurangi ketergantungan kebutuhan material plastik dari luar, imbuhnya.

Dalam pengelolaan sampah, Taufik setuju bahwa semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam peran aktif. Bukan hanya pemerintah, dan masyarakat saja namun juga pelaku industrinya. Oleh sebab itu menurutnya pelaksanaan tanggung jawab produsen yang diperluas, Extended Producer Responsibility (ERP) perlu diterapkan.

Sayangnya menurut dia penerapan ERP ini masih jauh dari harapan. Salah satunya karena kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah. Selama ini nfrastruktur tersebut dimiliki oleh pemerintah. Ia menilai salah satunya karena tidak adanya insentif bagi pelaku bisnis yang menerapkan ERP dalam mendaur ulang sampah mereka. Selain tidak ada kewajiban yang bisa mengikat bagi pelaku usaha dalam bentuk laporan wajib atas program EPR ini.

Menurut Taufi, perlu peraturan yang mengatur ini sebagai turunan dari UU No.18 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Dengan peraturan tersebut diharapkan dapat mengikat pelaku industri untuk berperan aktif dalam menjalankan ERP.

Secara khusus, Taufik juga menyorot bagaimana peran pemerintah daerah. Menurutnya sejauh ini yang paling menonjol perannya justru pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, Taufik berharap dengan adanya peraturan tersebut maka bisa mendorong berperan lebih aktif bersama dengan industri dan masyarakat.

Pengalaman pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang berhasil adalah Kabupaten Lamongan. Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, AnangTaufik, bahwa semenjak adanya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Samtaku, jumlah sampah bisa dikurangi secara signifikan yaitu sebesar 70%. Dari sekitar 1.200 ton sampah di tempat pembuangan akhir, bisa dikelola dan berkurang menjadi hanya 500 ton pada akhir 2020 lalu, paparnya.

TPST Samtaku – Sampahku Tanggung Jawab Ku, dikelola oleh pihak swasta yaitu PT. Riciki Solusi Indonesia yang berdiri diatas lahan seluas 5.500 meter persegi. Sejak diresmikan pada 2020 silam, TPST ini mampu melayani pengelolaan sampah rumah tangga sebantak 15 ribu yang ada di Lamongan, dengan kapasitas mencapai 60 ton sampah per hari.

menurut Taufik, dalam pengelolaan sampah sehari-hari sejumlah pihak juga terlibat, bukan hanya semata-mata ditangani oleh pegawai pemerintah daerah saja namun juga dengan masyarakat luas dan pihak terkait. Kolaborasi ini melibatkan Danone Indonesian dan Dompet Dhuafa, jelasnya.

keterlibat sejumlah pihak ini menurut Direktur Sustainable Waste Indonesia (SWI) Dini Trisyanti sudah sewajarnya dilakukan. Mengacu kajian terkini SWI bahwa 82% dari pengumpulan plastik di Indonesia dilakukan oleh sektor informal. Dengan demikian, SWI menilai perlunya berkolaborasi dengan sektor ini dalam program pengelolaan sampah di Indonesia dimasa depan. Ia sependapat dengan pernyataan sejumlah kementrian diatas, bahwa pengelolaan sampah harus melibatkan semua pemangku kepentingan, tentunya dengan tetap bersandar pada peran masing-masing, pungkasnya. (Lukman Hqeem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here